Considerations To Know About sistem coretax
Considerations To Know About sistem coretax
Blog Article
Salah satu tujuan modernisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax process
Melihat perubahan zaman yang semakin berkembang, DJP menyadari institusinya tidak bisa jalan di tempat. Ketika semuanya serba digital, administrasi perpajakan pun juga harus naik kelas kepada digitalisasi.
Diharapkan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan, karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan tidak memakan banyak waktu.
Penyelesaian layanan secara otomatis ini akan diberikan khususnya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh layanan dengan lebih good, lebih cepat dan lebih pasti.
Coretax DJP dinilai lebih transparan dan terintegrasi dengan berbagai layanan perpajakan lainnya, sehingga memungkinkan DJP untuk mendeteksi potensi kecurangan lebih cepat.
Dalam proses digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, wajib pajak dihadapkan pada berbagai kendala teknis. Namun, dengan pemahaman yang baik terkait kode mistake dan solusinya, sebagian besar masalah dapat diatasi dengan mudah.
Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru here yang diterapkan oleh DJP untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.
Mekari Klikpajak akan membahas terkait perbedaan antara Coretax dan sistem legacy DJP, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memberikan panduan bagi wajib pajak dalam menghadapi perubahan ini.
Fitur-fitur coretax ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam manajemen pajak karena semua transaksi dapat terdokumentasi dengan baik melalui fitur taxpayer ledger.
Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.
Dwi menyebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran atau penyetoran beberapa jenis pajak kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.
"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki data yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan know-how dan data.
Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya.
Dwi mengungkapkan bahwa pemerintah juga mempermudah pelaporan SPT dengan menghadirkan fitur prepopulated